Eksportir kakao seharusnya membuka LC (Letter Of Credit) di daerahnya masing-masing agar perolehan devisa daerahnya bisa meningkat.
" Karena itu tidak ada alasan bagi eksportir untuk tidak membuka LC di Palu, Sulawesi Tengah," kata Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia( Apindo) Sulteng, Achrul Udaya di Palu, Selasa.
Ia mengatakan, dari sejumlah eksportir kakao yang telah membuka LC-nya di Palu hanya dua-tiga perusahaan saja.
Sementara kebanyakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan ekspor komoditi kakao di Sulteng justru selama ini membuka LC di daerah lain seperti di Makassar (Sulsel) dan Surabaya (Jatim).
Dengan demikian, Sulteng setiap tahunnya dirugikan cukup besar, sebab perolehan devisa masuk ke Sulsel, dan Jatim.
Menurut dia, pemerintah provinsi (Pemprov) Sulteng harus tegas, memberikan teguran keras terhadap para eksportir yang hingga kini tidak membuka LC di daerah ini.
Bayangkan, telah bertahun-tahun beberapa eksportir membuka LC di luar daerah, padahal mereka melakukan usaha di wilayah Sulteng. "Ini kan merugikan daerah. Masakan produk ekspor dari Sulteng, sementara devisa ekspornya diperoleh daerah lain," katanya.
Sudah waktunya Pemprov Sulteng untuk mengambil langkah-langkah tegas dengan mewajibkan eksportir yang selama ini membuka LC di luar daerah agar segera membuka LC di Palu. Kecuali jika di daerah ini tidak memiliki bank devisa, itu bisa saja dilakukan di luar daerah.
Di Palu, ibu kota Provinsi Sulteng ada sejumlah bank devisa, diantaranya BNI 46, Bank Mandiri, dan juga Bank Danamon. Ketiganya adalah bank devisa. "Jadi tidak ada alasan lagi bagi eksportir untuk membuka LC di luar daerah," ujarnya.
Karenanya, Pemprov Sulteng harus mengistruksikan semua eksportir untuk membuka LC di Sulteng sehingga perolehan devisa tidak masuk lagi di daerah lain seperti yang selama ini terjadi.
Udaya yang juga mantan Kepala Cabang PT Sucofindo Palu itu, mengatakan, sebelum tahun 1993, kakao produksi petani Sulteng hanya diantar-pulaukan ke Sulsel dan Jatim. Kemudian dari sana eksportir mengekspor langsung ke negara tujuan.
Sulteng berhasil melakukan ekspor perdana komoditi kakao ke sejumlah negara di kawasan Asia, Amerika dan Eropa nanti pada tahun 1994 oleh PT Hakiwa. Saat itu, perusahaan tersebut membuka LC di Makassar.
Nanti pada ekspor kakao ketiga kali, barulah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor komoditi perkebunan tersebut membuka LC langsung di Palu. "Semestinya eksportir lainnya juga membuka LC di Palu, bukan sebaliknya di luar Sulteng sehingga jelas merugikan daerah ini," tamba Udaya.
Data Dinas Perindagkop Sulteng menyebutkan, setiap tahun Sulteng mengekspor biji kakao ke manca negara rata-rata 170 ribu ton. Seluruhya kakao yang diekspor para eksportir berasal dari perkebunan rakyat.
Kurun belasan tahun terakhir ini, komoditi kakao merupakan penyumbang devisa terbesar ekspor non migas Sulteng. Sekitar 75 persen dari total perolehan devisa ekspor Sulteng disumbangkan oleh komoditi itu.
Bahkan hingga kini kakao merupakan, produk ekspor unggulan Sulteng meraup devisa.
Dilarang mengutip berita ini, kecuali seizin PERUM LKBN ANTARA
" Karena itu tidak ada alasan bagi eksportir untuk tidak membuka LC di Palu, Sulawesi Tengah," kata Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia( Apindo) Sulteng, Achrul Udaya di Palu, Selasa.
Ia mengatakan, dari sejumlah eksportir kakao yang telah membuka LC-nya di Palu hanya dua-tiga perusahaan saja.
Sementara kebanyakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan ekspor komoditi kakao di Sulteng justru selama ini membuka LC di daerah lain seperti di Makassar (Sulsel) dan Surabaya (Jatim).
Dengan demikian, Sulteng setiap tahunnya dirugikan cukup besar, sebab perolehan devisa masuk ke Sulsel, dan Jatim.
Menurut dia, pemerintah provinsi (Pemprov) Sulteng harus tegas, memberikan teguran keras terhadap para eksportir yang hingga kini tidak membuka LC di daerah ini.
Bayangkan, telah bertahun-tahun beberapa eksportir membuka LC di luar daerah, padahal mereka melakukan usaha di wilayah Sulteng. "Ini kan merugikan daerah. Masakan produk ekspor dari Sulteng, sementara devisa ekspornya diperoleh daerah lain," katanya.
Sudah waktunya Pemprov Sulteng untuk mengambil langkah-langkah tegas dengan mewajibkan eksportir yang selama ini membuka LC di luar daerah agar segera membuka LC di Palu. Kecuali jika di daerah ini tidak memiliki bank devisa, itu bisa saja dilakukan di luar daerah.
Di Palu, ibu kota Provinsi Sulteng ada sejumlah bank devisa, diantaranya BNI 46, Bank Mandiri, dan juga Bank Danamon. Ketiganya adalah bank devisa. "Jadi tidak ada alasan lagi bagi eksportir untuk membuka LC di luar daerah," ujarnya.
Karenanya, Pemprov Sulteng harus mengistruksikan semua eksportir untuk membuka LC di Sulteng sehingga perolehan devisa tidak masuk lagi di daerah lain seperti yang selama ini terjadi.
Udaya yang juga mantan Kepala Cabang PT Sucofindo Palu itu, mengatakan, sebelum tahun 1993, kakao produksi petani Sulteng hanya diantar-pulaukan ke Sulsel dan Jatim. Kemudian dari sana eksportir mengekspor langsung ke negara tujuan.
Sulteng berhasil melakukan ekspor perdana komoditi kakao ke sejumlah negara di kawasan Asia, Amerika dan Eropa nanti pada tahun 1994 oleh PT Hakiwa. Saat itu, perusahaan tersebut membuka LC di Makassar.
Nanti pada ekspor kakao ketiga kali, barulah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor komoditi perkebunan tersebut membuka LC langsung di Palu. "Semestinya eksportir lainnya juga membuka LC di Palu, bukan sebaliknya di luar Sulteng sehingga jelas merugikan daerah ini," tamba Udaya.
Data Dinas Perindagkop Sulteng menyebutkan, setiap tahun Sulteng mengekspor biji kakao ke manca negara rata-rata 170 ribu ton. Seluruhya kakao yang diekspor para eksportir berasal dari perkebunan rakyat.
Kurun belasan tahun terakhir ini, komoditi kakao merupakan penyumbang devisa terbesar ekspor non migas Sulteng. Sekitar 75 persen dari total perolehan devisa ekspor Sulteng disumbangkan oleh komoditi itu.
Bahkan hingga kini kakao merupakan, produk ekspor unggulan Sulteng meraup devisa.
Dilarang mengutip berita ini, kecuali seizin PERUM LKBN ANTARA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar